Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan strategi guna merestrukturasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).Erick mengapreasi rekomedasi yang diberikan DPR, sehingga langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait akan terus dilakukan. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Komisi VI DPR berupa permintaan kepada penegak hukum dan pemerintah untuk mencekal jajaran Direksi Jiwasraya periode 2013-2019.
“Karena itu kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan, menteri keuangan. Kalau proses hukum tentu dari Kejaksaan. Kalau kami dan menteri keuangan menjaga daripada dana yang sudah ada sekarang. Ini dana publik yang cukup besar,” kata Erick.
Erick menegaskan kementerian dan lembaga terkait akan konsisten melakukan restrukturasi demi mencegah potensi gagal bayar perusahaan asuransi milik pemerintah tersebut yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp 10 triliun.
“Sekarang konsisten bersama-sama melakukan restrukturisasi, dan Insyaallah dananya sebagian ada, kita jalankan, tentu bukan Jiwasraya-nya tapi dari kami dengan bagian restrukturisasi ini,” kata Menteri BUMN tersebut.
Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lantaran jumlah yang cukup banyak. Tunggakan yang belum dibayar sendiri mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo Oktober-Desember 2019. Sementara dana yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali Jiwasraya diperkirakan mencapai Rp 32,89 triliun.
